Ilmu Budaya Dasar

Pengertian Ilmu Budaya Dasar

Secara sederhana IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan.

Tujuan Ilmu Budaya Dasar

1. Mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya, sehingga mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka

2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemansiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut.

3. Mengusahakan agar mahasiswa, sebagai calon pemimpin bagnsa dan Negara serta ahli dalam bidang disiplin masing-masing tidak jatuh ke dalam sifat-sifat kedaerahan dan pengkotakan disiplin yang ketat

4. menguasahakan wahana komunikasi para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain. Dengan memiliki satu bekal yang sama, para akademisi diharapkan akan lebih lancer dalam berkomunikasi.

Ruang Lingkup Ilmu Budaya Dasar

Dua masalah pokok bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ruang lingkup kajian mata kuliah IBD. Kedua masalah pokok itu adalah :

1. Berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya (the humanities), baik dari segi masing-masing keahlian (disiplin) didalam pengetahuan budaya, maupun secara gabungan (antar bidang) berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya

2. Hakekat manusia yang satu atau universal, akan tetapi yang beraneka ragam perwujudannya dalam kebudayaan masing-masing jaman dan tempat.

Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir dan sistematis, tidak hanya satu orang yang menjadi korbannya tapi seluruh masyarakat akan menikmati penderitaan akibat ulah culas ini. Bagaimana tidak? Uang yang bermilyar-milyar mereka korupsi semestinya sudah dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum yang dapat dinikmati masyarakat kecil, sekolah-sekolah dan biaya pendidikan gratis, fasilitas kesehatan gratis dan banyak lagi bagian yang dapat memanfaatkan uang hasil korupsi.

Dalam delik kejahatan lain mungkin masih ada alasan ketidak sengajaan tapi dalam korupsi tidak mungkin orang korupsi karena tidak sengaja atau terpaksa, melainkan atas kesadaran dan prilaku culas karena ingin mengambil keuntungan secara pribadi. Dan tentu saja efek yang ditimbulkan akan berdampak hingga beberapa generasi. Hanya dengan sanksi yang berat tersebut akan menjadikan pelaku kejahatan ini berfikir dua kali antara mencuri uang negara atau kehilangan nyawa. Yang secara otomatis akan mencegah tindakan kejahatan yang sudah akut ini. Jika dalam KUHP sudah tercamtum sanksi hukuman mati tentu saja tidak alasan lagi para pembela koruptor untuk berkilah bahwa undang-undang tentang hukuman mati tidak ada dasarnya yang mengakibatkan pelaku kejahatan ini dapat melenggang bebas dengan fasilitas yang memanjakan.

Korupsi di Bidang Industri

          Dalam tulisan diatas, dibuat pengertian, alasan, dampak serta kerugian yang di akibatkan oleh sebuah perbuatan biadab yang dinamakan korupsi. Pada paragraf ini saya bermaksud untuk lebih memperdalam tindakan atau praktek-praktek korupsi yang terjadi. di beberapa negara, korupsi telah menjadi industri. Seperti halnya industri, korupsi menciptakan permintaan pasar.Contoh yang saya ambil ialah terjadi dinegara Korea Selatan dimana Kejaksaan Korea Selatan telah mendakwa terhadap paling  sedikit 100 orang  setelah penyelidikan berbulan-bulan terhadap  penyuapan  di industri tenaga nuklir.

            Skandal itu, terbesar dalam industri tenaga nuklir di Korea Selatan, melibat tuduhan adanya persekongkolan antara para pemasok suku cadang dan para pejabat di perusahaan-perusahaan energi negara. Dua pejabat eksekutif senior diantara mereka yang didakwa, yaitu  mantan CEO di Pembangkit Listrik tenaga Air dan Tenaga Nuklir Korea dan Wakil Direktur  Perusahaan Listrik Korea atau KEPCO. Seorang menteri di kantor koordinasi kebijakan  pemerintah, Kim Dong Yeon, mengumumkan pengajuan dakwaan itu hari Kamis. Ia mengatakan, mereka menyelidiki sertifikat-sertifikat mengenai keselamatan 10 tahun untuk suku cadang di 20 reaktor nuklir di Korea Selatan.

            Penyelidikan yang hampir  selesai terhadap tiga reaktor yang tidak bekerja dan lima reaktor yang sedang dibangun mendapati  lebih dari 2000 dokumen keselamatan yang palsu. Pihak berwenang mengatakan hampir semua suku cadang itu telah diganti. Penyelidikan itu juga  mendapati reaktor nuklir Korea Selatan  terpaksa segera ditutup sampai 128 kali dalam  sepuluh tahun belakangan karena suku cadang palsu. Tidak jelas apakah suku cadang itu termasuk yang dicantumkan dalam  dokumen palsu tadi.

Para analis dan pejabat mengatakan budaya korupsi tercipta ketika bekas para pejabat pengatur dan industri dibolehkan bertukar pekerjaan. Setelah skandal itu terbongkar tahun lalu,pemerintah  melarang para pensiunan perusahaan negara diperkerjakan oleh perusahaan koperasi. Tetapi kata Guru Besar Suh di Fakultas Teknik Nuklir Universitas Nasional Seoul, hubungan yang erat itu masih merupakan ancaman. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daichi, Jepang  gagal bertahan  terhadap gempa bumi dan tsunami tahun 2011, yang mengakibatkan kebocoran yang masih diusahakan diatasi di sana. Para pengecam mengatakan sebagian dari perencanaan buruk di Fukushima adalah akibat hubungan lama dalam industri nuklir Jepang.

Menteri Korea Selatan Kim mengatakan, mereka masih menyelidiki 21 orang lagi bekas pejabat dan pejabat yang sekarang sehubungan dengan korupsi dalam reaktor nuklir.
 Dua puluh tiga reaktor nuklir Korea Selatan menyediakan sepertiga aliran listrik di daerah miskin sumber alam negara itu. Tetapi, negara dengan ekonomi ke-empat terbesar di Asia itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan listriknya yang semakin bertambah. Bencana Fukushima telah  mengurangi  bantuan bagi pembangkit listrik tenaga nuklir, dan skandal nuklir Korea Selatan sendiri menimbulkan  persoalan lebih lanjut.Tetapi  keprihatinan  mengenai keselamatan tidak mengganggu pihak berwenang di Seoul, yang masih berencana  membangun 16 reaktor nuklir lagi menjelang tahun 2030.

Upaya Mencegah Korupsi

1.    Pencegahan

Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor).

2.    Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang inkonsisten terhadap hukum positif dan prosesnya tidak transparan, pada akhirnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, masyarakat tergiring ke arah opini bahwa hukum tidak lagi dipercayai sebagai wadah penyelesaian konflik.

3.    Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian regulasi anti korupsi Indonesia dengan klausul UNCAC. Semakin mendekati seratus persen, maka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lengkap dan sesuai dengan
common practice yang terdapat pada negara-negara lain.

4.    Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor

Penyelamatan aset perlu didukung oleh pengelolaan aset negara yang dilembagakan secara profesional agar kekayaan negara dari aset hasil tipikor dapat dikembalikan kepada negara secara optimal. Semakin tinggi pengembalian aset ke kas negara dan keberhasilan kerjasama internasional, khususnya dibidang tipikor, maka strategi ini diyakini berjalan dengan baik.

5.    Pendidikan dan Budaya Antikorupsi

Wujudnya, bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan publik maupun swasta. Dengan kesamaan cara pandang pada setiap individu di seluruh Indonesia bahwa korupsi itu jahat, dan pada akhirnya para individu tersebut berperilaku aktif mendorong terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi diharapkan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PPK pada khususnya, serta perbaikan tata-kepemerintahan pada umumnya.

6.    Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi

Strategi yang mengedepankan  penguatan mekanisme di internal Kementerian/Lembaga, swasta, dan masyarakat, tentu akan memperlancar aliran data/informasi terkait progres pelaksanaan ketentuan UNCAC. Konsolidasi dan publikasi Informasi di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, termasuk webportal PPK, akan mempermudah pengaksesan dan pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPK. Keterbukaan dalam pelaporan kegiatan PPK akan memudahkan para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif mengawal segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik maupun sektor swasta.

Lembaga yang Bertugas Memberantas Korupsi

·         BPK

·         Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

·         Ombudsmen

·         Komisi Pemberantasan Korupsi.

Daftar Pustaka    :

-        http://www.kpk.go.id

-        http://acch.kpk.go.id

-        http://www.voaindonesia.com

-        http://hukum.kompasiana.com

Kenny Ivanzaky Augusta

34413799

1ID11